Demo Panas di BPS Pamekasan, Federasi Taman Juang Bongkar Dugaan Carut-Marut Rekrutmen Pencacah Sensus

PAMEKASAN (SUARA WARGANET) Halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan mendadak riuh, Kamis, 2 Juli 2026. Puluhan massa yang tergabung dalam Federasi Taman Juang mengepung kantor di Jalan Bonorogo Lawangan Daya tersebut.

Di bawah komando Rosi Kancil dan Slamet Riadi Lira , mereka membongkar sengkarut perekrutan petugas pencacah Sensus Penduduk yang dinilai penuh kejanggalan dan sarat kongkalikong.

Bagi mereka, carut-marut ini bukan sekedar urusan administrasi yang teledor, ini adalah hulu dari kacaunya akurasi data kemiskinan yang kerap memicu salah sasaran bantuan sosial (bansos) di tingkat akar rumput.

"Kami menerima segepok keluhan warga. Ada warga miskin yang sebelumnya dapat bansos, tiba-tiba namanya lenyap, setelah ditelusuri, petugas pencacahnya diduga tidak turun ke bawah karena rekrutmennya saja sudah bermasalah," pekik Rosi Kancil dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, Federasi Taman Juang Rosi Kancil membeberkan temuan krusial mengenai profil para pencacah yang lolos seleksi, BPS Pamekasan dituding menabrak regulasi dengan mengakomodasi figur-figur yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan terikat struktural, seperti, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Guru Honorer aktif, Mahasiswa yang masih padat jadwal perkuliahan.

Keterlibatan perangkat desa dalam pendataan ini dinilai rawan memicu konflik kepentingan, keberadaan petugas pencacah yang merangkap jabatan (double job) ini diduga kuat menjadi penyebab pendataan tidak berjalan objektif dan memicu bias data di lapangan, slain itu penccah juga disebut dari desa asalnya sendiri, bukan mengambil dari luar daerah, itu yg membuat pencacahan tersebut bobrok dan carut marut.

Lebih jauh, Rosi menyoroti dampak fatal jika petugas pencacah diambil dari desa itu sendiri. "Kalau petugas pencacahnya direkrut dari internal desa itu sendiri, mereka pasti akan mengedepankan kepentingan mereka atau kelompoknya sendiri! Objektivitas pendataan hancur karena yang didata terlebih dahulu adalah keluarga, kerabat, atau tim suksesnya, sementara warga yang benar-benar miskin justru tersisih," tukasnya.

Massa mendesak Kepala BPS Pamekasan Parsad membuka secara transparan dasar hukum dan dokumen pakta integritas perekrutan tersebut, ketegangan makin mendidih ketika Parsad dipaksa keluar gedung dan berdiri di tengah kepungan massa di bawah sengatan terik matahari yang membakar aspal.

Bukannya memberikan jawaban taktis, orang nomor satu di BPS Pamekasan itu justru dibuat mati kutu saat Rosi Kancil langsung mengambil alih pelantang suara dari atas mobil komando, melancarkan interogasi terbuka yang menelanjangi kegagapan institusi tersebut.

Rosi Kancil secara agresif mempertanyakan kepantasan etis dan hukum dari kebijakan rekrutmen miring tersebut.

"Heii Kepala BPS, jawab dengan jujur di bawah sumpah matahari hari ini! Pakai logika apa lembaga Anda ini?! Apakah pantas dan waras, Sekretaris Desa (Sekdes), perangkat desa, guru honorer, sampai mahasiswa aktif diloloskan jadi petugas pencacah? Mereka itu sudah digaji negara dan punya kesibukan kuliah! Bagaimana mungkin bisa fokus mendata rakyat miskin? Ini rekrutmen profesional atau murni bagi-bagi jatah siluman?!" teriak Rosi Kancil dengan urat leher menegang.

Mendapat todongan pertanyaan telak yang disaksikan langsung oleh ratusan pasang mata, Kepala BPS Pamekasan tampak terpojok, gelagapan, dan sama sekali tidak bisa menjawab esensi masalah, alih-alih menyodorkan aturan hukum yang sah, penjelasan yang keluar dari mulutnya dinilai ngawur, berputar-putar, dan melenceng jauh sekali dari konteks keadilan publik yang dipertanyakan, jawaban yang terkesan berkelit dan meremehkan itu langsung disambut sorakan cemooh dari massa aksi.

Melihat gelagat yang tidak transparan dan jawaban Kepala BPS yang melenceng jauh dari substansi masalah, Federasi Taman Juang langsung menaikkan tensi tuntutan, mereka menilai klarifikasi dari pejabat BPS tersebut tak lebih dari sekedar retorika pertahanan diri yang absurd untuk menutupi kebobrokan internal.

Massa kini beralih membidik laporan pertanggungjawaban keuangan internal BPS Pamekasan.

"Kami mengendus ada yang tidak beres dalam dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sejumlah proyek kegiatan di internal BPS jika proses rekrutmennya saja bisa diakali dan dijawab dengan melenceng, kami patut curiga tata kelola anggarannya pun setali tiga uang," tegas Slamet Riadi Lira  dari atas mobil komando.

Slamet Lira menegaskan aksi unjuk rasa ekstrem ini barulah babak awal, mereka mengklaim telah mengunci dokumen-dokumen vital, mulai dari daftar nama pencacah yang terbukti double job, indikasi manipulasi data, hingga dugaan SPJ fiktif pada sejumlah kegiatan internal BPS.

Melihat respon Kepala BPS Pamekasan yang memutus ruang transparansi, pentolan Federasi Taman Juang ini mengeluarkan ancaman fatal dan bersiap melompati jalur birokrasi daerah untuk menyeret

"Kami tidak butuh dongeng atau retorika sampah dari pejabat yang ketakutan! Jika Anda tidak mampu mempertanggungjawabkan borok rekrutmen sekdes hingga mahasiswa ini di bawah terik matahari hari ini, bersiaplah mempertanggungjawabkannya di ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta! Kami akan laporkan ini secara resmi! Minggu depan, jika tidak ada respons konkret, kami akan kembali dengan gelombang massa yang jauh lebih besar dan radikal," ancam Slamet Lira menutup aksi.

Hingga berita ini rilis, Kepala BPS Kabupaten Pamekasan maupun pejabat berwenang lainnya memilih bungkam seribu bahasa. Ia buru-buru masuk kembali ke dalam gedung dengan pengawalan ketat dan enggan memberikan konfirmasi resmi terkait tudingan miring dalam proses rekrutmen pencacah serta kecurigaan anggaran tersebut. (Diah)