Merasa Dipermainkan, Federasi Taman Juang Siap Geruduk Kantor BPS Pamekasan

Pamekasan (SUARA WARGANET) - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Federasi Taman Juang mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada Kamis mendatang akibat kecewa tidak ditemui oleh kepala maupun pejabat instansi tersebut saat hendak melakukan audiensi, Senin. (29/06)

Ketua Federasi Taman Juang, Rosi Kancil mengatakan pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi resmi jauh-jauh hari untuk meminta klarifikasi mengenai mekanisme perekrutan petugas pencacah lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi.

"Kami sudah mengirim surat resmi dan juga berkomunikasi melalui pesan singkat dengan staf BPS saat itu diinformasikan bahwa pejabat terkait akan menemui kami, yaitu kepala BPS Dan Stafnya, namun, saat kami datang, tidak ada satu pun pejabat yang hadir, hanya ada penjaga kantor," kata Rosi Meradang

Ia menilai tindakan para pejabat BPS Pamekasan tersebut mencerminkan pelayanan publik yang tidak profesional serta terkesan menghindari aspirasi masyarakat.

Menurut Rosi, agenda audiensi tersebut sangat penting karena pihaknya menemukan sejumlah indikasi kelemahan dalam sistem rekrutmen petugas pencacah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).

Federasi Taman Juang menyoroti adanya petugas pencacah yang ditempatkan di desa asalnya sendiri, serta keterlibatan aparatur desa sebagai petugas pendataan lapangan.

Untuk mengantisipasi adanya intervensi politik lokal maupun subjektivitas data, Rosi mengusulkan agar BPS Pamekasan menerapkan sistem zonasi silang antarwilayah dalam penugasan personel pencacah.

"Kami mengusulkan sistem silang, sebagai contoh, misalnya petugas dari Desa Konang sebaiknya ditempatkan di wilayah Kecamatan Pademawu, begitu pula sebaliknya, semisal petugas dari Palengaan ditempatkan di Galis, dengan begitu, objektivitas data dapat lebih terjamin," ujarnya.

Ia menambahkan, ketidakakuratan data di lapangan diduga telah berdampak pada munculnya keluhan masyarakat terkait perubahan data penerima bantuan sosial (bansos) dan kepesertaan BPJS salah satu temuannya adalah adanya warga kurang mampu berstatus janda yang namanya terhapus dari daftar penerima bantuan.

Rosi menegaskan, apabila Kepala BPS Pamekasan tetap tidak bersedia membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan resmi hingga beberapa hari ke depan, pihaknya akan mengerahkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Kamis.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak BPS Kabupaten Pamekasan belum memberikan keterangan resmi maupun konfirmasi terkait ketidakhadiran pejabat saat rencana audiensi tersebut maupun mengenai tudingan miring dalam proses rekrutmen petugas pencacah.