Oknum PNS Sumenep Diduga Selingkuh di Hotel Pamekasan.

SUMENEP (SUARA WARGANET)  Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi sorotan setelah rekaman video yang diduga memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan asal Pamekasan beredar dan memicu perhatian publik.

Dalam rekaman itu, pria yang disebut sebagai pegawai negeri sipil tersebut tampak berada di salah satu hotel di Pamekasan, memperlihatkan aktivitas makan bersama hingga adegan di area kamar mandi.

Adegan dalam rekaman video tersebut memunculkan pertanyaan serius, bukan hanya terkait dugaan hubungan pribadi di luar pernikahan, tetapi juga menyangkut etika seorang aparatur negara yang secara administratif dan moral terikat pada kewajiban menjaga kehormatan institusi.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, oknum PNS tersebut telah berkeluarga, karena itu, kemunculan video dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinilai menimbulkan persoalan etik yang lebih luas dibanding sekedar isu personal.

Dalam konteks profesi sebagai pelayan publik, tindakan yang diduga bertentangan dengan norma kesetiaan keluarga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

Saat dikonfirmasi, yang bersangkutan membantah mengetahui secara pasti rekaman video tersebut, namun dalam penjelasannya kepada awak media, ia mengakui pernah memiliki hubungan dengan perempuan yang dimaksud sekitar lima tahun lalu.

Pernyataan itu justru menimbulkan kontradiksi baru, pasalnya, dalam video tersebut terdapat penanda waktu tahun 2026, yang memunculkan dugaan bahwa relasi tersebut bukan semata cerita lama sebagaimana diklaim.

Perbedaan antara pengakuan dan jejak waktu dalam rekaman menambah ruang spekulasi, upaya media untuk melakukan pendalaman lanjutan guna memastikan kebenaran keterangan tersebut tidak membuahkan hasil, alih-alih memberikan klarifikasi tambahan, nomor wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi lanjutan justru diblokir. Sabtu (16/05)

Respon yang berubah dan komunikasi yang terputus menimbulkan kesan defensif di tengah kebutuhan akan keterbukaan, dalam prinsip akuntabilitas publik, seorang ASN bukan hanya dituntut patuh pada aturan administratif, tetapi juga dituntut menjaga perilaku yang tidak merusak legitimasi moral lembaga tempatnya bekerja.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana ruang privat seorang pejabat publik dapat berubah menjadi persoalan institusional ketika perilakunya diduga bertabrakan dengan nilai yang seharusnya dijaga.