Honor BPD Desa Bancelok Tahap Akhir 2025 Belum Dibayar, Anggaran Dipertanyakan
SAMPANG - Penutupan Tahun Anggaran 2025 seharusnya menjadi akhir dari seluruh kewajiban administrasi dan keuangan desa. Namun kondisi berbeda justru terjadi di Desa Bancelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.
Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengeluhkan honor mereka Tahun 2025 tahap Akhir yang hingga kini belum dibayarkan oleh pihak desa. Bahkan, honor tahap terakhir disebut “lenyap tanpa kejelasan” dan belum diterima sampai saat ini.
Beberapa anggota BPD mengaku kecewa karena tidak ada kepastian terkait pembayaran hak mereka. Mereka mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran desa yang seharusnya telah dituntaskan pada akhir tahun anggaran 2025.
Ketua BPD Desa Bancelok, Mamak, pada 14 Januari 2026 menjelaskan,
“Untuk honor masih menunggu, karena desa masih memiliki hutang pengembalian tahun 2024 sebesar Rp60 juta. Gaji perangkat, kader, PKK termasuk BPD semuanya masih terhutang karena desa masih menyelesaikan tunggakan tahun 2024 yang sampai saat ini belum terselesaikan,” jelasnya.
Namun pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Kepala Desa Bancelok, Suyanto. Ia mengaku akan terlebih dahulu menanyakan persoalan tersebut kepada Ketua BPD.
“Tunggu saya tanya dulu ke Ketua BPD. Perasaan saya tidak memakai Siltab BPD,” ujarnya singkat.
Perbedaan pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota BPD. Hoĩry, salah satu anggota BPD Desa Bancelok, menyayangkan kondisi tersebut.
Menurutnya, seharusnya seluruh kewajiban keuangan telah diselesaikan ketika tahun anggaran 2025 ditutup.
“Seharusnya penutupan tahun anggaran 2025 sudah selesai semua, bukan malah masih ada tanggungan yang belum dibayarkan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap Pemerintah Kecamatan Jrengik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang segera melakukan monitoring dan evaluasi terkait permasalahan yang terjadi di Desa Bancelok, agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini ditulis, para anggota BPD masih menunggu kejelasan terkait pembayaran honor mereka serta transparansi pengelolaan anggaran desa. ( Team )
