Protes Tak Reda, Pemerintah Pusat Turun Tangan: Pilkades Sampang Direstui 2026
Kabar tersebut disampaikan Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, usai melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri. Menurutnya, pemerintah pusat menyetujui pelaksanaan Pilkades dengan sejumlah catatan penting, terutama terkait kesiapan anggaran, administrasi, serta jaminan keamanan.
“Intinya ada beberapa poin yang kami konsultasikan, termasuk tuntutan masyarakat terkait Pilkades 2026. Pemerintah pusat memberi lampu hijau, asal semua prasyarat dipenuhi,” ujar Rudi, Selasa (11/11/25).
Restu dari Kemendagri ini datang setelah gelombang aksi massa yang sempat mengguncang Sampang. Ribuan warga turun ke jalan mendesak agar Pilkades tidak ditunda ke tahun berikutnya.
Bahkan, beberapa aksi berujung pada bentrokan dengan aparat di sejumlah titik. Kondisi ini mencerminkan keresahan warga yang menilai penundaan Pilkades berpotensi memperpanjang kekuasaan pejabat sementara dan menghambat dinamika demokrasi di tingkat desa.
Sementara itu, Pemkab Sampang beralasan penundaan sebelumnya dilakukan karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan keamanan.
Pilkades di Sampang bukan hanya soal memilih kepala desa baru. Ia adalah simbol dinamika demokrasi akar rumput, di mana suara masyarakat desa sering kali bersinggungan dengan tarik ulur kepentingan politik, stabilitas sosial, dan struktur birokrasi.
Keputusan memindahkan Pilkades ke tahun 2026 membawa kelegaan, tetapi sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas pengelolaan demokrasi lokal secara transparan dan tertib.
Rudi menyampaikan bahwa DPRD bersama Pemkab akan segera membahas kebutuhan anggaran Pilkades melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Belum ada kesepakatan final antarfraksi terkait alokasi anggaran. Kita lihat nanti seberapa siap APBD menanggungnya,” ujarnya.
Kemendagri sendiri menekankan bahwa pelaksanaan Pilkades tidak boleh hanya mengejar jadwal, tetapi juga harus memastikan stabilitas sosial dan keamanan tetap terjaga.
“Pemerintah pusat memahami dinamika di Sampang. Kondusivitas menjadi prioritas bersama,” lanjut Rudi.
Jika Pemkab Sampang gagal memanfaatkan waktu dua tahun ini untuk menyusun strategi anggaran, penyempurnaan regulasi, serta menjamin keamanan, maka Pilkades 2026 berpotensi kembali memicu ketegangan di tingkat desa.
Pilkades 2026 bukan sekadar digelar - tetapi harus menjadi pesta demokrasi rakyat desa yang damai, jujur, transparan, dan bermartabat. ( Tim )
