Program MBG Bermasalah, GASI Layangkan Surat ke BGN dan Kemenko PMK
SAMPANG - Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Langkah ini diambil sebagai respons atas carut-marutnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Program MBG yang digagas pemerintah pusat melalui BGN, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, implementasi di Kabupaten Sampang dinilai jauh dari target. Banyak menu makanan yang tidak sesuai standar gizi maupun kualitas yang ditentukan.
Hingga pertengahan September 2025, dari 35 dapur MBG yang ditargetkan, hanya sebagian yang beroperasi. Sisanya terhambat persoalan administrasi dan teknis, mulai dari surat tugas, penunjukan pengelola, hingga mekanisme distribusi makanan.
Sejumlah laporan masyarakat menyebutkan bahwa paket makanan yang didistribusikan tidak memenuhi standar gizi, bahkan kualitasnya buruk dan dikeluhkan para orang tua siswa.
Kondisi ini menambah keresahan masyarakat dan dinilai berpotensi menggagalkan tujuan utama program MBG.
Pemerintah daerah sebelumnya menyebut program ini mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi dengan nilai miliaran rupiah per bulan. Namun, menurut Ketua GASI, klaim tersebut tidak sejalan dengan kondisi lapangan.
Ketua GASI, Achmad, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menyurati BGN dan Kemenko PMK untuk meminta perhatian serius.
“Program MBG ini menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapatkan gizi yang layak. Jika distribusinya kacau dan makanannya tidak sesuai standar, maka tujuan menekan stunting bisa gagal. Kami akan surati BGN dan Kemenko PMK. Jika tidak ada perbaikan signifikan, kami siap melakukan audiensi langsung ke pusat,” tegas Achmad.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan aspek kehalalan dan kelayakan gizi setiap menu MBG.
“Harus dipastikan anak-anak mendapatkan makanan halal dan bergizi dengan baik. Jangan sampai program ini dijadikan ajang bisnis. Jika dibiarkan tanpa pengawasan dan sanksi tegas, kami khawatir akan ada korban jiwa,” ujarnya.
Dalam surat yang akan dikirim, GASI akan menekankan beberapa hal penting:
Percepatan operasional seluruh dapur MBG di Kabupaten Sampang.
Peningkatan kualitas makanan agar sesuai standar gizi dan kesehatan.
Transparansi anggaran dan audit menyeluruh pelaksanaan program.
Pembentukan posko pengaduan publik yang responsif.
Pendampingan langsung dari pemerintah pusat agar distribusi lebih merata.
Achmad berharap perhatian dari pemerintah pusat dapat segera memperbaiki persoalan MBG di Sampang.
“Jangan sampai program sebesar ini berhenti pada angka-angka klaim. Anak-anak sekolah berhak mendapat makanan bergizi sesuai standar, bukan makanan seadanya,” pungkasnya
Editor : Satu Suara
