Pengamat Ingatkan Narasi Soal TKD Tak Bikin Resah Publik
SAMPANG - Pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, Fathor Rahman, mengenai penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 mendapat respons dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai pernyataan tersebut perlu dikontekstualisasikan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Fathor Rahman menyampaikan kritik dalam agenda Forkopimda di Pendopo Sampang, saat “Penandatanganan Bersama Forkopimda” berlangsung dengan simbolisasi damai. Pernyataannya terkait pemangkasan TKD pusat kemudian menjadi sorotan publik, karena dianggap menimbulkan kesan bahwa pembangunan di Kabupaten Sampang akan terdampak serius hanya karena adanya penyesuaian anggaran.
Pengamat kebijakan publik, Agus Sugito, menegaskan bahwa pemangkasan TKD tidak serta-merta menghambat pembangunan daerah. Menurutnya, narasi mengenai kondisi fiskal harus disampaikan secara proporsional dan disertai alternatif solusi.
“Pemangkasan TKD memang realitas anggaran, tapi jangan sampai dijadikan alasan untuk menimbulkan kekhawatiran publik. Justru momentum ini harus menjadi ujian bagi kepala daerah untuk lebih kreatif menggali potensi lokal,” ujar Agus Sugito.
Agus menambahkan, pernyataan publik tanpa basis data dan alternatif kebijakan hanya akan menimbulkan kesan bahwa daerah tidak memiliki ruang gerak selain mengandalkan dana pusat.
“Kalau wartawan atau ketua organisasi profesi ikut menyampaikan isu fiskal negara tanpa data dan opsi kebijakan alternatif, yang muncul bisa jadi pesimisme publik. Padahal fungsi kontrol bukan hanya mengkritik, tapi juga memberi edukasi agar masyarakat tetap percaya pada kapasitas daerah,” lanjutnya
Agus juga menilai bahwa pemotongan TKD yang dialihkan ke kementerian atau lembaga dapat menjadi peluang pembangunan sektoral, asalkan pemerintah daerah mampu menjalin jejaring dan mengakses program pusat.
“Jangan sampai publik menerima narasi tunggal yang menyalahkan pusat, sementara potensi PAD atau inovasi program daerah belum dimaksimalkan. Narasi yang demikian bisa membuat masyarakat pasif, bukan ikut berkontribusi,” tutup Agus.
Editor : Redaksi
