APH Harus Turun! GASI Geram Kasus Penggelapan Rp 3,3 Miliar Belum Tersentuh Hukum
SAMPANG - Dugaan penggelapan pajak penghasilan (PPh) pegawai di RSUD dr. Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang terus menjadi sorotan publik. Oknum pejabat berinisial W diduga menggelapkan setoran pajak senilai Rp 3,3 miliar sejak 2023 hingga 2025. Dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara itu ditengarai justru masuk ke kantong pribadi.
Humas dan Marketing RSMZ, Amin Jakfar, membenarkan adanya temuan tersebut dan menegaskan penanganan penuh kasus ini berada di bawah kewenangan Inspektorat Sampang.
“Kasus ini murni ditangani Inspektorat,” ujarnya, Sabtu (20/09).
Namun, hingga kini hasil audit belum disampaikan secara resmi kepada manajemen rumah sakit.
“Kami hanya mengetahui adanya dugaan penggelapan. Rincian kerugian dan langkah lanjutan sepenuhnya wewenang Inspektorat,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp mengenai apakah kasus ini sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), Inspektur Sampang Ari Wibowo Sulistyo memilih bungkam dan tidak memberikan pernyataan.
Sikap bungkam Inspektorat menuai kritik tajam dari Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI). Mereka menilai dugaan penggelapan pajak miliaran rupiah tidak bisa hanya diselesaikan secara administratif.
“Kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Inspektorat jangan tutup mata. Mereka harus melibatkan APH agar ada kepastian hukum dan publik tidak mencurigai kasus ini dikaburkan,” tegas salah satu koordinator GASI.
GASI menekankan bahwa pajak merupakan kewajiban negara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Kalau uang pajak pegawai saja bisa digelapkan tanpa proses hukum yang jelas, bagaimana publik bisa percaya pada tata kelola pemerintah?” sindirnya.
Wakil Ketua GASI, H. Sujai, juga mendesak Inspektorat segera melibatkan APH.
“Inspektorat harus melibatkan APH dalam kasus ini, terutama jika ada dugaan tindak pidana. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), mereka jangan hanya fokus pada pembinaan. APH memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga sinergi antara APIP dan APH penting untuk memastikan kasus ini tuntas dan transparan,” tegas Sujai
Hingga berita ini diterbitkan, W, yang diduga menjadi aktor utama penggelapan, belum dapat dimintai keterangan. Upaya wartawan menghubunginya melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapat respons ( Red )
